BRMP Banten Tuan Rumah Acara Advokasi dan Diskusi Hasil Analisis PSEKP Tahun 2025
Serang, 26/08/2025 — Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Banten menjadi tuan rumah acara “Advokasi dan Diskusi Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2025” yang diselenggarakan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP).
Acara ini dipimpin langsung oleh Kepala PSEKP, Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si., dan dihadiri Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Dr. Ir. H. Agus M. Tauchid S., M.Si., beserta jajaran; Kepala BRMP Banten, Dr. Suharyanto, S.P., M.P. dan jajaran, Kepala Dinas Pertanian Kab. Lebak Rahmat, S.STP, M.Si., dan jajaran, perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Serang dan Kabupaten Pandeglang, serta Kepala UPTD PSBTPHP Provinsi Banten Novi Yanti,SE, MM.
Dalam arahannya, Dr. Sudi Mardianto menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menyikapi isu-isu strategis sektor pertanian. Selanjutnya Dr. Sudi Mardianto melakukan pemaparan materi dengan mengangkat tiga isu utama , yaitu perbenihan, penyuluhan, dan model penetapan target Luas Tambah Tanam (LTT).
Isu perbenihan menyoroti ketersediaan benih sumber dalam lima tahun terakhir, lemahnya peran swasta dalam penyediaan benih hibrida, serta tantangan kelembagaan penangkar. Terkait dengan hal tersebut, BRMP Banten kini telah diberi kewenangan untuk memproduksi benih sumber, dan diharapkan dapat menjalin kerja sama erat dengan penangkar serta petani lokal di Banten.
Terkait isu penyuluhan, peserta membahas dampak Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2025 yang mengatur peralihan status penyuluh menjadi ASN pusat. Hal ini memerlukan kejelasan terkait peran kelembagaan, pendanaan, serta penempatan penyuluh di daerah.
Sementara itu, diskusi mengenai prediksi LTT tahun 2025 menyoroti pentingnya validasi data dan kesesuaian metode proyeksi. Sejumlah tantangan seperti alih fungsi lahan, kerusakan irigasi, serta perlunya validasi data luas baku sawah masih menjadi kendala dalam menyusun target tanam yang realistik. Usulan untuk menyederhanakan pelaporan dan penggunaan satu aplikasi juga mengemuka, guna memudahkan tugas penyuluh di lapangan.
Kegiatan ini ditutup dengan penyampaian komitmen PSEKP untuk menjadikan seluruh masukan dari daerah sebagai dasar penyusunan regulasi dan kebijakan teknis ke depan, termasuk rancangan Peraturan Presiden dan dokumen blueprint ketahanan pangan nasional lima tahunan. Diskusi ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong ketahanan pangan dan produktivitas pertanian nasional.